DPRD Rokan Hilir Menetapkan dan Mengumumkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

ROKAN HILIR – DPRD Rokan Hilir melaksanakan rapat paripurna mengumumkan nama-nama Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari antara lain Komisi-Komisi, Bapemperda dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Rokan Hilir.

Rapat paripurna di pimpin langsung oleh ketua DPRD Rokan Hilir Ilhami,S.Tr, M.Keb didampingi wakil ketua DPRD Rohil Imam Suroso, Basiran Nur Effendi serta dihadiri Sekda Rohil Fauzi Efrizal, kepala OPD serta anggota DPRD Rohil, (31/1/2024).

Ketua DPRD Rohil Ilhammi S.Tr.Keb mengatakan masing masing Fraksi di DPRD Rokan Hilir telah menyampaikan kepada pimpinan DPRD Rokan Hilir surat usulan nama nama anggota untuk ditetapkan dan diputuskan dalam paripurna sebagai anggota pada alat kelengkapan sesuai dengan ketentuan dan peraturan DPRD Rokan Hilir nomor 1 tahun 2024.

Adapun fraksi fraksi yang telah menyampaikan surat usulan nama nama sebagai anggota komisi komisi, bapemperda dan badan kehormatan diantaranya Fraksi Golkar, Fraksi PDI P, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Indonesia Maju dan Fraksi Gerakan Solidaritas Indonesia Raya atau GSIR.

Selain itu Fraksi fraksi DPRD Rohil juga mengusulkan nama nama anggota sebagai Badan Kehormatan Dewan antara lain, Adil Makmur dari Fraksi Golkar, Devi Paranita Fraksi PDIP, Noor Charis Putra Fraksi demokrat, Sudirman Fraksi Nasdem, Zahrul Saufi Fraksi PKS, Udin Sipahutar Fraksi PKB, Rahmad Iman Cahyadi Fraksi Fraksi GSIR dan Amansyah Fraksi Indonesia Maju.

Dibacakan keputusan DPRD Rokan Hilir tentang pembentukan dan penetapan keanggotaan pada komisi-komisi dan bapemperda DPRD Rohil masa jabatan 2024-2029 yang di bacakan oleh Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Imam Suroso.

Usai Menetapkan keanggotaan pada komisi komisi dan bapemperda, Wakil Ketua Imam Suroso membacakan penetapan pembentukan komisi komisi di DPRD rohil.

Ada 4 komisi yang ditetapkan : komisi A bidang pemerintahan dan hukum, komisi B bidang perekonomian dan keuangan, komisi C bidang pembangunan dan perencanaan daerah dan komisi D bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

 

Related posts