Kalangan nelayan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, meminta pemerintah dan instansi terkait meningkatkan pengawasan wilayah perairan. Mereka mendesak agar kegiatan patroli lapangan diperkuat guna mencegah praktik illegal fishing serta aktivitas nelayan luar daerah yang masuk ke wilayah tangkap nelayan lokal.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara nelayan, pihak Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Rohil, PSDKP Wilayah III Bagansiapiapi, serta Satpolair Polres Rohil yang digelar di Kantor PSDKP Wilayah III Bagansiapiapi, Jalan Pelabuhan Baru Ujung, Bagansiapiapi.
Dalam pertemuan itu, nelayan menyampaikan keresahan terkait semakin seringnya nelayan dari luar Provinsi Riau memasuki wilayah perairan Rohil untuk menangkap ikan. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap berkurangnya area tangkap dan menurunnya pendapatan nelayan lokal.
Salah seorang nelayan, Rahman, mengatakan keberadaan nelayan luar daerah yang menggunakan kapal dan alat tangkap lebih besar membuat nelayan tradisional Rohil semakin kesulitan mendapatkan hasil tangkapan.
Menurutnya, sebelum aktivitas nelayan luar semakin meningkat, pendapatan nelayan lokal masih cukup menjanjikan.
“Kalau biasanya dalam sehari bisa mendapatkan pendapatan sekitar Rp1 juta, sekarang dengan masuknya nelayan luar dari Sei Berombang maupun Tanjung Balai, pendapatan bisa hilang bahkan tidak mendapatkan hasil sama sekali,” ujar Rahman, Jumat (31/7/2026).
Ia menyebut aktivitas nelayan luar tersebut sudah berlangsung cukup lama dan dalam dua tahun terakhir semakin meningkat. Bahkan, wilayah operasi mereka disebut semakin mendekati kawasan tangkap nelayan lokal seperti perairan Sinaboi.
Kondisi itu membuat sebagian nelayan Rohil merasa khawatir untuk turun melaut.
“Nelayan luar datang beramai-ramai. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, nelayan lokal bisa terancam tidak lagi bisa mencari nafkah di laut sendiri,” keluhnya.
HNSI Minta Pemerintah Serius Awasi Perairan
Wakil Sekretaris HNSI Rohil, Siin, mengatakan persoalan pengawasan perairan menjadi perhatian serius para nelayan. Ia berharap seluruh instansi terkait dapat mencari solusi, terutama terkait keterbatasan anggaran untuk kegiatan patroli.
“Kami sudah berdiskusi dengan nelayan bagaimana solusi terbaiknya. Kami berharap seluruh instansi terkait dapat menyikapi persoalan ini, terutama masalah pengawasan,” katanya.
Menurutnya, saat ini nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan akibat persaingan dengan nelayan luar yang menggunakan peralatan lebih modern. Bahkan, terdapat dugaan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai aturan.
“Kami berharap aparat penegak hukum segera mengambil tindakan, apalagi pekan depan sudah memasuki kondisi pasang mati yang biasanya menjadi waktu penting bagi aktivitas nelayan,” ujarnya.
Dorong Patroli Rutin Cegah Konflik
Sementara itu, Humas Gerakan Sumatera Maju Indonesia (Gersuma), Hermanto, yang turut mendampingi nelayan menyampaikan bahwa keluhan masyarakat pesisir harus menjadi perhatian serius.
Ia mengatakan, penurunan hasil tangkapan nelayan bukan hanya berdampak terhadap ekonomi keluarga nelayan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial apabila aktivitas penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan terus terjadi.
“Tangkapan nelayan turun drastis. Kami berharap aspirasi ini menjadi perhatian bersama. Alhamdulillah sudah mendapat respons positif dan akan ada pembicaraan lanjutan pada Senin pekan depan terkait harapan masyarakat agar dilakukan patroli,” jelas Hermanto. (rls)
