Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus memperkuat langkah penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, TNI, Polri hingga masyarakat.
Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles meminta seluruh elemen masyarakat ikut mengambil peran dalam upaya pencegahan penyebaran malaria. Menurutnya, persoalan malaria tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kesadaran bersama, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Saya atas nama pribadi meminta bantuan TNI dan Polri melalui Babinsa agar dapat meluangkan waktu dan pikiran bersama kita dalam penanganan ini,” ujar Jhony Charles.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang dapat memicu berkembangnya malaria adalah kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti banyaknya sampah dan areal yang mengalami genangan air. Kondisi tersebut menjadi tempat yang berpotensi bagi berkembangnya nyamuk penyebab malaria.
“Kalau ada air tergenang, itu menjadi tempat malaria bersarang. Dinas terkait juga harus terus menyampaikan imbauan kepada masyarakat,” katanya.
Jhony juga mengingatkan agar masyarakat tidak hanya bergantung kepada petugas kebersihan. Kesadaran menjaga lingkungan harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari, terutama tidak membuang sampah sembarangan.
Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) yang memiliki tantangan tersendiri karena belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Untuk itu, ia meminta pemerintah kecamatan menyiapkan solusi, salah satunya menyediakan tempat penampungan sampah plastik agar tidak dibuang ke laut.
“Jangan mentang-mentang ada petugas DLH, lalu kita tidak peduli. Mulai dari kebiasaan kita sendiri, jangan buang sampah sembarangan,” tegasnya.
Selain pencegahan lingkungan, Jhony juga mengingatkan masyarakat yang sudah terjangkit malaria agar menjalani pengobatan sampai tuntas. Ia menyebut, sebagian masyarakat terkadang menghentikan pengobatan ketika merasa sudah sehat, padahal parasit malaria masih dapat berada dalam tubuh.
“Kadang setelah beberapa hari merasa sehat, pengobatan dihentikan. Padahal masih ada plasmodium dalam tubuh. Maka proses pengobatan harus diselesaikan sesuai anjuran selama 14 hari,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Rohil Maria Susanti mengatakan, pemerintah daerah saat ini terus melakukan berbagai upaya penanganan malaria melalui kegiatan lapangan.
“Dalam rakor hari ini kita membahas penanganan malaria. Ada penyemprotan di dinding rumah warga, pembagian kelambu, serta edukasi dan penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia memastikan ketersediaan obat malaria juga menjadi perhatian pemerintah. Pengawasan penggunaan obat dilakukan secara rutin agar proses pengobatan pasien berjalan sesuai standar.
Ketua Pos Komando Penanganan KLB Malaria Rohil, H Syafnurizal SE, menyebutkan kondisi malaria di Rohil saat ini sudah menjadi perhatian serius sehingga membutuhkan langkah penanganan yang lebih terpadu dan intensif.
Menurutnya, berbagai strategi terus dilakukan, mulai dari mitigasi, pencegahan hingga penguatan koordinasi lintas sektor.
“Persoalan ini sudah menjadi perhatian nasional. Bahkan ada tim dari Amerika yang ikut membantu melakukan pemantauan setiap hari selama satu bulan penuh untuk melihat langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan,” ungkap Syafnurizal.
Ia berharap melalui kerja sama seluruh pihak, kasus malaria di Rohil dapat dikendalikan dan secara bertahap dapat dieliminasi sepenuhnya. (rls)
