Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggelar Intra Action Review (IAR) Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria sebagai langkah evaluasi menyeluruh terhadap upaya penanggulangan malaria yang saat ini masih menjadi tantangan serius di wilayah pesisir tersebut.
Kegiatan yang berlangsung di Bagansiapiapi, Selasa (22/7/2026), menjadi forum strategis untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik, hambatan di lapangan, sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mempercepat pengendalian penyakit malaria .
Audiensi tersebut dihadiri Bupati Rokan Hilir, Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Direktur RSUD, Inspektur Daerah, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Sementara dari Kementerian Kesehatan hadir Tim Respon KLB dan Wabah yang dipimpin Emita Ajis, SKM., MPH, didampingi Pahilan, SKM., M.Epid., Ananta Rahayu, SKM., Andini Hendrawati, drg. C. Yrkti Praktiningsih, M.Epid. dari CDS Indonesia, Ken Chen dari CDC Indonesia, Agnes, MBAE dari Pusat Krisis Kesehatan, Dimas Prahoga, SKM dari Direktorat Malaria, serta Indra, SKM dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Batam.
Dalam sambutannya, Bupati Rokan Hilir menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim Kementerian Kesehatan yang turun langsung melakukan pendampingan terhadap penanganan KLB malaria di daerah tersebut.
Menurut Bupati, karakteristik geografis Rokan Hilir sebagai daerah pesisir yang dikelilingi laut, dipengaruhi pasang surut air laut, serta memiliki banyak kawasan rawa dan genangan air menjadikan wilayah ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berkembangnya vektor penyebab malaria. Ia menjelaskan, sejumlah kawasan seperti Sungai Pabrik dan permukiman nelayan menghadapi persoalan yang cukup kompleks. Kondisi pasang surut menyebabkan air menggenang dan meninggalkan endapan lumpur yang menjadi habitat potensial berkembang biaknya nyamuk Anopheles.
Di sisi lain, penanganan infrastruktur drainase maupun normalisasi sungai tidak dapat dilakukan secara sederhana karena masih banyak permukiman masyarakat yang berada di sepanjang aliran sungai. “Kondisi geografis inilah yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan malaria secara menyeluruh,” ujarnya. (rls)
