Penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menuai sorotan dari kalangan petani. Kondisi tersebut dinilai janggal mengingat harga Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah di pasar global justru sedang menunjukkan tren penguatan.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Tomy Evo Sihombing menilai anjloknya harga TBS di tingkat petani, khususnya petani swadaya, bukan sekadar fenomena pasar biasa. Menurutnya, kondisi tersebut lebih mencerminkan adanya kegagalan pasar dan lemahnya implementasi kebijakan yang seharusnya melindungi petani.
“Ini tentu menjadi hal yang mengejutkan. Saat harga CPO global menguat, seharusnya petani juga merasakan dampak positifnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, harga TBS di tingkat petani mengalami penurunan yang cukup tajam,” ujar Tomy, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, dari perspektif ekonomi kelembagaan, kondisi tersebut bukanlah anomali teknis yang terjadi secara alami. Ia menilai ada indikasi kegagalan pasar yang diperparah oleh belum efektifnya kebijakan pengawasan terhadap tata niaga sawit.
Tomy menjelaskan, salah satu indikator kegagalan pasar terlihat dari perbedaan antara harga patokan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan harga pembelian yang terjadi di lapangan. Selain itu, ia juga menyoroti belum adanya tindakan tegas terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang diduga tidak mengikuti harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kegagalan pasar terlihat jelas dari harga patokan yang sudah ditetapkan pemerintah, namun tidak sepenuhnya dijalankan. Sementara dari sisi kebijakan, masyarakat belum melihat adanya langkah konkret atau tindakan tegas terhadap PKS yang bermain dalam penetapan harga TBS,” katanya.
Lebih lanjut, Tomy mengungkapkan bahwa hampir 90 persen PKS di Kabupaten Rohil melakukan penurunan harga TBS secara bersamaan setelah muncul wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan menerapkan sistem perdagangan CPO satu pintu sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan petani karena penurunan harga terjadi ketika fundamental pasar sawit sebenarnya masih cukup baik. Situasi pasar yang dipenuhi ketidakpastian kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk menekan harga pembelian TBS di tingkat petani.
“Ditengah kekhawatiran dan ketidakpastian pasar, petani menjadi pihak yang paling dirugikan. Yang paling merasakan dampaknya adalah petani swadaya karena mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat dibanding perusahaan besar,” ujarnya.
Meski demikian, Tomy mengaku masih memiliki harapan terhadap langkah pemerintah pusat. Ia menyambut baik pernyataan Wakil Menteri Pertanian yang meminta seluruh pihak untuk tidak memainkan harga TBS selama harga CPO masih berada dalam kondisi yang baik.
Menurutnya, instruksi tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang ketat dan tindakan nyata di lapangan agar petani benar-benar mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik yang merugikan.
“Kami berharap ada pengawasan yang lebih kuat dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang tidak mengikuti ketentuan. Petani membutuhkan kepastian agar hasil kebun mereka dihargai secara wajar sesuai kondisi pasar yang sebenarnya,” tegasnya.
Sebagai organisasi yang menaungi petani sawit, APKASINDO Rohil menyatakan akan terus mengawal perkembangan harga TBS serta menyuarakan aspirasi petani kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Organisasi tersebut berharap kebijakan yang diambil ke depan mampu menciptakan tata niaga sawit yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan petani.
