Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Riau masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serius. Pasalnya, meski kuota bahan bakar minyak (BBM) disebut telah terpenuhi dan Pemerintah Provinsi Riau telah mengajukan penambahan kuota, masyarakat masih harus menghadapi antrean untuk mendapatkan bahan bakar.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I Hj Dewi Juliani SH MH, dalam rapat koordinasi terkait distribusi dan kelangkaan BBM di Auditorium Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (14/10) kemarin.
Menurut Dewi, persoalan antrean panjang perlu ditelusuri secara menyeluruh, terutama untuk memastikan apakah kuota yang tersedia telah disalurkan secara optimal hingga ke SPBU. Sebab, pemenuhan kuota semestinya diikuti dengan distribusi yang lancar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Ia menilai, penambahan kuota bukan satu-satunya langkah yang perlu dipertimbangkan. Pemerintah dan pihak terkait juga harus mengevaluasi mekanisme penyaluran, mengidentifikasi hambatan distribusi, serta memastikan BBM tersedia sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
“Jika alokasi BBM telah terpenuhi, bahkan penambahan kuota sudah diajukan pemerintah daerah, perlu ada penjelasan mengenai penyebab antrean panjang yang masih terjadi di sejumlah SPBU,” kata Dewi Juliandi.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan penambahan kuota benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jangan sampai penambahan alokasi hanya meningkatkan jumlah kuota di atas kertas, sementara persoalan antrean di lapangan tidak kunjung teratasi.
Karena itu, pengawasan terhadap distribusi BBM juga perlu diperkuat. Pertamina, pemerintah daerah, dan instansi terkait diharapkan meningkatkan koordinasi untuk menelusuri hambatan penyaluran sekaligus menindaklanjuti indikasi pelanggaran berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, mantan Gubernur Riau sekaligus Ketua Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) Riau, Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, turut menyoroti dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM.
Edy menduga praktik mafia BBM menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri. Ia menilai, disparitas harga antara sejumlah jenis BBM dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya kecurangan dalam penyaluran.
“Jadi persoalannya bukan kelangkaan ketersediaan, tetapi yang ada adalah mafia BBM yang akhirnya menyebabkan orang melakukan kecurangan karena adanya disparitas harga antara BBM Bio Solar dengan Pertamina Dex maupun Dexlite,” kata Edy.
Dugaan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu didalami melalui pemeriksaan dan pengawasan di lapangan untuk memastikan penyebab antrean panjang serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam distribusi BBM.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI Drs H Achmad MSi, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang ST MT, Wakil Direktur Utama I Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman, serta sejumlah unsur organisasi masyarakat, termasuk GMKR Riau dan Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB).
