Rohil – Fraksi yang ada di DPRD Rohil mengapresiasi, pemkab Rohil yang kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualan (WTP) untuk apbd tahun anggaran 2023.
Sebagaimana disampaikan masing-masing juru bicara fraksi-fraksi pada Sidang Paripurna DPRD Rohil, Senin (5/8/2024). Dimana rapat paripurna dipimpin ketua DPRD Rokan Hilir, Maston di dampingi wakil ketua Hamzah.
Penyampaian pandangan umum fraksi di awali oleh fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh juru bicara, Maria Tambunan.
Diungkapkan menyampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap pidato pengantar Bupati Rokan Hilir mengenai rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023.
“Untuk pelaporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2023 Kabupaten Rokan Hilir kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI. Fraksi PDIP mengapresiasi pencapaian predikat ini dan dapat kita pertahankan. Capaian ini tentunya merupakan hasil dari kerja keras dari semua pihak dan yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir, ” ujarnya.
Dalam kesimpulan fraksi PDI-P sebagai sebuah cita-cita dalam kerangka kerja bersama untuk membangun Kabupaten Rokan Hilir menjadi lebih baik. predikat wajar tanpa pengecualian menjadi semangat untuk tetap mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam kontekstual kehidupan masyarakat.
Sedangkan fraksi Golkar tidak membacakan pandangan umum fraksinya. Pandangan umum fraksi golkar di sampaikan secara tertulis. Kemudian, Pandangan umum Fraksi partai NasDem terhadap perancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023.
“Setelah mendengar pidato penyampaian Bupati Kabupaten Rokan Hilir terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan pandangan umum mengapresiasi kinerja pemerintahan yang kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian oleh badan pemeriksa keuangan perwakilan (BPK RI) provinsi Riau,” ungkapnya.
Partai Nasdem Rokan Hilir memandang masih minimnya pendapatan asli daerah karena Rokan Hilir sebagai negeri yang diatas minyak dan di bawah minyak seharusnya yang menjadi sumber pendapatan daerah yang bisa dibanggakan. (Rm)
