ROKAN HILIR – DPRD Rokan Hilir mempersoalkan langkah kongrit yang dilakukan pemerintah daerah Rohil untuk meningkatkan ekonomi kreatif di tengah masyarakat. Hal itu menjadi pertanyaan pada saat kegiatan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab Pelaksanaan (LKPJ) APBD Tahun 2023 yang dilakukan pihak DPRD bersama dengan tim penyusun LKPJ 2023 pemkab berlangsung di Bagansiapiapi.
Sebelumnya dari penyampaian ketua tim penyusunan LKPJ, Ferry H Parya yang menyebutkan pada 2023 indeks pembangunan manusia (IPM) Rohil mengalami peningkatan menjadi 70,78 dari sebelumnya 70,10. Namun angka kemiskinan justeru mengalami peningkatan dari 6,73 persen menjadi 7,07 persen. Sementara angka pengangguran turun dari 4,55 menjadi 4,42 persen.
Angka tersebut diterangkan merupakan hasil rilis dari BPS Rohil. Menyikapi hal itu Ketua DPRD Rohil Maston mempertanyakan soal angka kemiskinan yang meningkat.
“Karena kan disebutkan prioritas pembangunan pada 2023 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor keunggulan daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan didukung oleh daya saing daerah yang kompetitif dan ramah lingkungan,” kata Maston.
Ia melanjutkan, dengan prioritas pembangunan pada bidang ekonomi maka justeru terjadi peningkatan kemiskinan. Sehingga hal itu menjadi pertanyaan besar yang perlu disikapi bersama.
“Di dalam hal ini maka kami pertanyakan, apakah OPD terkait itu sudah ditunjang terkait dengan prioritas pembangunan di sektor ekonomi, apakah nilai anggaran di gelontorkan cukup karena ini kan menyangkut prioritas 2023, menunjang visi misinya terkait dengan ekonomi kreatif,” kata Maston. (ML).
